Struktur Produksi, Distribusi Pendapatan dan Kemiskinan

Aditya Siswantara

2021 2254

1.Struktur Produksi

Dalam sebuah perusahaan industri, ada sebuah kompleks subdivisi yang mengatur hubungan mereka dalam proses output. Dalam hal organisasi, setiap tahap proses produksi mengambil pekerjaan berdasarkan pembagian struktur yang sesuai. Unit primer dalam suatu struktur produksi adalah tempat kerja, di mana pekerjaan masing-masing individu dilakukan. Tempat kerja dikombinasikan dengan bagian produksi, untuk membentuk tempat produksi. Di tempat produksi, produk dibuat, komponen produksi dikumpulkan dan tahap proses produksi diselesaikan. Pada perusahaan besar, tempat produksi digabungkan menjadi sebuah tempat kegiatan operasional yang besar.

Berdasarkan pada peran mereka dalam proses produksi, unit produksi secara konvensional diklasifikasikan sebagai primer, unit tambahan serta pelayanan dan bagian-bagian lainnya. Subdivisi utama (persiapan, pembuatan, perakitan dan penyelesaian) terlibat dalam produksi primer. Hal yang diperlukan untuk produksi primer adalah tanggung jawab subdivisi tambahan (perbaikan sistem dan alat produksi). Unit tambahan menyediakan tempat untuk penyimpanan bahan baku dan produk lainnya (sistem gudang), mengurus pengiriman dari bahan yang akan diolah (sistem transportasi). Selain itu, ada bagian pelayanan (servis) yang memelihara sistem tenaga kerja dan komunikasi jaringan. Badan manajerial perusahaan mengatur, mengarahkan, dan mengendalikan seluruh program produksi.

Struktur produksi terkait dengan lokasi mitra produksi, bahan baku, dan tempat tinggal konsumen dimana ini terbentuk sebagai susunan upaya perusahaan dan dapat direkonstruksi. Namun, ketika ada pengembangan produk baru, perubahan metode produksi atau perombakan pengaturan peralatan, maka perusahaan perlu mengatur kembali jaringan dan struktur produksi.

2.Distribusi Pendapatan dan Kemiskinan

Distribusi pendapatan adalah penyaluran pendapatan nasional kepada pihak-pihak yang dapat merealisasikan dana tersebut untuk pembangunan secara merata ke berbagai daerah baik untuk fasilitas umum, pendidikan, kesehatan , pemberantasan rakyat miskin serta bidang-bidang lainnya.

Pendapatan nasional itu sendiri adalah jumlah pendapatan yang diterima oleh seluruh rumah tangga keluarga (RTK) di suatu negara dari penyerahan faktor-faktor produksi dalam satu periode,biasanya selama satu tahun.

Distribusi pendapatan merupakan salah satu isu yang sentral dalam pembahasan tentang peran negara dalam perekonomian. Hal ini disebabkan karena distribusi pendapatan seringkali dihubungkan dengan keadilan. Ketimpangan pendapatan yang disebabkan oleh tidak meratanya distribusi pendapatan menyebabkan sekelompok orang terjerat dalam kemiskinan.

Untuk menentukan pemerataan distribusi pendapatan, Bank Dunia membagi penduduk dalam tiga kelompok, yaitu:

1. 40% berpendapatan rendah
2. 40% berpendapatan menengah
3. 20% berpendapatan tinggi.

Apabila kelompok penduduk yang berpendapatan rendah menguasai:

- 12% PNB berarti terdapat kesenjangan tinggi
- 12% - 17% PNB berarti terdapat kesenjangan sedang
- >17% PDB berarti terdapat kesenjangan rendah

Pendapatan dianggap didistribusikan sempurna apabila setiap individu mendapat bagian yang sama dari output perekonomian. Distribusi pendapatan dianggap kurang adil jika sebagian besar output nasional dikuasai sebagian kecil penduduk.

Tingginya Produk Domestik Bruto (PDB) suatu Negara belum tentu mencerminkan meratanya penyaluran pendapatan. Kenyataan menunjukkan bahwa pendapatan masyarakat tidak selalu merata, bahkan kecenderungan yang terjadi justru sebaliknya. Penyaluran yang tidak merata akan mengakibatkan disparitas. Semakin besar perbedaan pembagian jatah pembangunan, semakin besar pula disparitas penyaluran pendapatan yang terjadi. Indonesia yang tergolong dalam Negara yang berkembang tidak terlepas dari masalah ini.

Kebijakan Presiden Soeharto dan tim ekonominya dari tahun 1966 sampai tahun 1969 sangat sukses dalam menurunkan inflasi ke level digit 1 dan memulihkan perekonomian menuju pertumbuhan ekonomi yang terus menerus, namun dampaknya terhadap ketimpangan pendapatan menimbulkan banyak perdebatan. Mereka menemukan ketidakmerataan pertumbuhan di daerah perkotaan (terutama Jakarta) dengan daerah perdesaan dengan angka yang mencolok.

Pertumbuhan versus penyaluran pendapatan merupakan masalah yang menjadi perhatian di Negara-negara sedang berkembang. Penyaluran pendapatan yang terpenting saat ini adalah dalam hal pemberdayaan ekonomi rakyat untuk mengatasi masalah pengangguran dan kemiskinan semisal UKM maupun sektor informal agar masyarakat mampu bertahan disaat krisis, oleh karena itu, dalam hal pendistribusian pendapatan, pemerintah pusat dan daerah harus turun ke desa-desa untuk melihat implementasi dari dana yang telah mereka salurkan agar mereka dapat memastikan semuanya benar-benar tepat sasaran dan apabila tidak sesuai kenyataan, oknum-oknum yang terlibat dapat diinterogasi dan ditindaklanjuti.

Kemiskinan adalah kondisi dimana seseorang atau keluarga tidak mampu memenuhi kebutuhan primer. Akan tetapi definisi ini dapat diperdebatkan sebab ukuran kemiskinan antarnegara berbeda. Konsep yang dapat digunakan untuk menganalisa tingkat kemiskinan adalah mengukur kemiskinan absolut. Alat ukurnya adalah garis kemiskinan. Di Indonesia, pengukuran kemiskinan dilakukan dengan menggunakan harga dari bahan – bahan kebutuhan pokok dimana akan diperoleh anggaran minimum yang akan menunjukkan batas penghasilan minimum absolut. Angka ini dapat dipergunakan untuk menentukan Upah Minimum Regional.

Berbicara tentang kemiskinan di Indonesia, Pada medio 1975-1985, pendapatan per kapita buruh tani rumah tangga tumbuh sedikit lebih cepat dari pada rata-rata nasional, sementara orang-orang miskin (biasanya petani yang beroperasi kurang dari 0,5 hektar) tumbuh lebih lambat sehingga pada tahun 1985, rumah tangga buruh tani berpenghasilan sedikit lebih baik dari rumah tangga petani miskin.

Antara 1976-1981, yang merupakan tahun-tahun bonanza minyak, penurunan angka kemiskinan rata-rata per tahun menurut BPS adalah 5,6%. Setelah 1981, pendapatan Indonesia dari ekspor minyak mulai turun, dan pemerintah menghadapi serangkaian kebijakan yang didesain untuk peningkatan ekspor non minyak, melakukan verifikasi dasar pajak dalam negeri, menarik lebih banyak investasi asing, melakukan deregulasi sektor keuangan, dan meningkatkan efisiensi sektor perusahaan publik dan kebijakan makro lainnya.

Pada tahun 1996, 43% dari penduduk miskin berada dari luar Jawa dan Bali. Lebih dari 20% berada dari Kalimantan, Sulawesi, dan Kepulauan bagian Timur (NTT,NTB dan Maluku) tampaknya masih banyak yang meragukan teori yang mengatakan bahwa sektor pertanian yang relative terbelakang ditambah lagi dengan kepemilikan tanah yang sempit merupakan faktor utama yang menyebabkan tingginya angka kemiskinan didaerah perdesaan.

Tidak bisa disangkal bahwa pada masa pemerintahan Soeharto, Indonesia mengalami penurunan dalam angka kemiskinan absolut dan nada kenaikan dalam indikator-indikator kesejahteraan lainnya seperti tingkat kematian bayi dan angka melek huruf. Studi komparatif menunjukkan bahwa akhir tahun 1980-an tingkat kemiskinan di Indonesia berada dibawah Filipina meskipun jauh diatas Thailand dan Malaysia/ Tetapi penurunan angka kemiskinan yang relatif melambat. Angka kemiskinan yang relatif meningkat begitu tajam di beberapa kota-kota terbesar di Indonesia antara tahun 1987 dan 1996 pada saat rata-rata pendapatan dan pengeluaran konsumen juga meningkat dengan cepat setidaknya merupakan sebagian penjelasan tentang adanya masalah sosial, rasial dan agama yang menjadi lebih jelas bahkan sebelum dampak krisis keuangan menghantam Indonesia pada akhir tahun 1997.

Walaupun terjadi penurunan kemiskinan di Indonesia antara tahun 1976-1996, masalah kemiskinan relatif masih serius pada tahun-tahun terakhir rezim Soeharto, bahkan sebelum dampak krisis keuangan dan penyusunan program berikutnya terhadap pendapatan nasional. Saat krisis moneter tahun 1997, peningkatan angka kemiskinan terbesar terjadi di perkotaan, dimana jumlah penduduk miskin di perkotaan dalam periode tersebut meningkat lebih dari 80%, padahal dalam periode yang sama, jumlah peningkatan angka kemiskinan di perdesaan hanya naik sebesar 30%. Sebagai langkah antisipasi, pemerintah harus memberikan prioritas tinggi untuk program-program anti kemiskinan.

Pada tahun 2006-2011, terdapat indikasi kuat bahwa meskipun terdapat kecenderungan positif dalam penanggulangan kemiskinan, tetapi ternyata implikasinya belum seperti yang diharapkan. Proporsi penduduk yang hamper miskin masih cukup tinggi dan apabila terjadi sedikit ‘gejolak’ maka dengan sangat mudah mereka akan kembali menjadi miskin. Tidak dapat dipungkiri, kesenjangan dan disagregasi kemiskinan memang terjadi di Indonesia, kira-kira 15 bulan yang lalu tepatnya tahun 2011, proporsinya mencapai 16,6%, tetapi ada anggapan bahwa dibalik angka ini sebetulnya terdapat fakta kesenjangan antar provinsi yang cukup besar.

Upaya pengentasan kemiskinan di daerah akan terwujud bila terbangunnya serta melembaganya jaringan komunikasi, koordinasi, dan kerjasama dari tiga pilar yang ada di daerah yaitu Pemerintah Daerah, Masyarakat, dan Kelompok Peduli (LSM, Swasta, Perguruan Tinggi, Ulama/Tokoh Masyarakat, dan Pers).

Pemerintah harus melakukan program-program seperti pemberian kredit lunak , menjalankan berbagai program pembangunan padat karya dan pengembangan usaha atau industri-industri kecil, memberikan jaminan akses kebutuhan dasar bagi rakyat bawah serta bekerja sama dengan swasta lokal dan asing untuk menjalankan program corporate social responsibility (CSR).

Azas penyusunan APBN

APBN disusun dengan berdasarkan azas-azas:

Kemandirian, yaitu meningkatkan sumber penerimaan dalam negeri.

Penghematan atau peningkatan efisiensi dan produktivitas.

Penajaman prioritas pembangunan

Menitik beratkan pada azas-azas dan undang-undang negara.

Referensi:

· Undang-Undang Republik Indonesia nomor 45 tahun 2007

· http://encyclopedia2.thefreedictionary.com/Production+Structure

· http://dwimauliddiana.blogspot.com/2010/11/implementasi-distribusi-pendapatan-

di.html

· Makalah Pendidikan Pancasila Penyaluran Pendapatan dan Kemiskinan di Indonesia oleh

Miftakhudin Mursyid

·